Oleh: Muhamad Solihin – Pemerhati Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Pengisian sisa kuota Haji Khusus kembali menjadi perhatian publik setelah Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia membuka kesempatan pelunasan bagi jemaah kuota cadangan. Dalam konteks kebijakan publik, langkah ini sejatinya merupakan mekanisme administratif yang lazim, namun berpotensi menimbulkan kegelisahan apabila tidak dipahami secara utuh.
Berdasarkan data resmi pengisian kuota hingga penutupan 24 Desember, kuota Haji Khusus terdiri dari 16.573 jemaah non-cadangan dan 8.287 jemaah cadangan, sehingga total jemaah yang berhak lunas berjumlah 24.860 orang. Dari jumlah tersebut, tercatat 11.337 jemaah telah melakukan pelunasan. Artinya, masih terdapat sisa kuota sebanyak 5.236 jemaah.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah menerbitkan surat edaran pengisian sisa kuota dengan memberikan kesempatan kepada 11.244 jemaah berikutnya berdasarkan urutan nomor porsi, yakni dari nomor porsi 3000864293 hingga 3000878338, untuk mengisi sisa kuota yang tersedia.
Pengisian sisa kuota Haji Khusus merupakan mekanisme resmi negara yang bersifat nasional, berlaku sama bagi seluruh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, serta dijalankan berdasarkan sistem dan urutan porsi. Kebijakan ini bukan kondisi darurat, melainkan upaya optimalisasi kuota.
Jemaah Haji Khusus kuota cadangan bukanlah jemaah yang kehilangan hak keberangkatan. Banyak di antara mereka yang secara estimasi memiliki jadwal keberangkatan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, tidak mengambil kesempatan pengisian sisa kuota tidak menghilangkan hak jemaah untuk berangkat di masa mendatang.
Keputusan berhaji seharusnya tidak didorong oleh rasa takut kehilangan kesempatan administratif, melainkan oleh kesiapan yang menyeluruh. Kesiapan finansial, kesehatan, mental, keluarga, serta pemahaman kondisi lapangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Prinsip kesiapan ini sejalan dengan konsep istitha’ah dalam syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 97. Dengan demikian, menunda keberangkatan karena belum siap bukanlah bentuk kelalaian, melainkan wujud kehati-hatian.
Pengisian sisa kuota Haji Khusus pada akhirnya adalah kesempatan administratif yang diberikan negara, bukan kewajiban mutlak. Menyikapinya secara tenang, rasional, dan berbasis informasi resmi akan membantu menjaga marwah penyelenggaraan ibadah haji sebagai ibadah suci yang memerlukan persiapan matang.
Biodata Penulis
Muhamad Solihin adalah pemerhati penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia. Ia aktif mengkaji kebijakan dan tata kelola Haji dari perspektif regulasi, operasional, dan edukasi publik, serta secara konsisten menyampaikan informasi berbasis data dan sumber resmi kepada masyarakat melalui berbagai kanal edukasi.